Panglima Itam

Library of NasDem

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Masalah Pendidikan & Kesehatan di Papua

Text

Masalah Pendidikan & Kesehatan di Papua

Cahyo Pamungkas, DKK - Nama Orang;

Banyak kajian tentang pembangunan di Papua selama ini melihat pada proses pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah serta pencapaian apa yang telah diraih selama ini. Kajian pendahulu berfokus pada pembangunan dengan perspektif umum mulai dari pembangunan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, yang menjadi empat prioritas utama pembangunan di Papua.

Dalam tulisan ini, kajian mengangkat isu lebih spesifik tentang pembangunan pendidikan dan kesehatan; dengan secara lebih khusus lagi melihat pada aspek regulasi dan kebijakan, tata kelola anggaran dan pembangunan infrastrukturnya. Kajian ini diharapkan dapat mengisi gap penelitian mengenai pembangunan di Papua sekaligus memberikan masukan dan rekomendasi spesifik bagi para pembuat kebijakan.

Kajian yang didasarkan pada penelitian di Provinsi Papua Barat, khususnya Kabupaten Tambrauw dan Sorong, ini menemukan bahwa meski kebijakan dan anggaran sudah banyak yang dibuat dan
L dialokasikan untuk Papua, namun hasil pembangunan kesehatan dan pendidikan belum optimal. Problem pembangunan ini termasuk di dalamnya berasal dari aspek regulasi, anggaran, dan infrastruktur. Ada empat aspek regulasi yang menjadi sumber persoalan, termasuk: tidak adanya grand design pembangunan Papua, lemahnya koordinasi aturan dan program teknis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta inkonsistensi kebijakan dan tumpang tindih hukum.

Masalah regulasi ini diperburuk dengan problem tata kelola anggaran yang buruk, termasuk: perencanaan dan penganggaran yang tidak berpihak pada Orang Asli Papua, buruknya tata kelola dan hambatan birokrasi/sistem pengelolaan keuangan dalam penggunaan anggaran pembangun, serta penyalahgunaan anggaran
oleh pemerintah daerah.


Ketersediaan
B02490B-Kebijakan Publik MA CATersedia
B03100B-Kebijakan Publik MA CATersedia
B03101B-Kebijakan Publik MA CATersedia
B05940B-Kebijakan Publik MA CATersedia
B05941B-Kebijakan Publik MA CATersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
B-Kebijakan Publik MA CA
Penerbit
Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia., 2019
Deskripsi Fisik
187 hlm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-602-433-880-0
Klasifikasi
B-Kebijakan Publik
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Cetakan 1
Subjek
Buku Kebijakan Publik
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Cahyo Pamungkas, DKK
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar



Klasifikasi Koleksi Buku Perpustakaan

Perpustakaan ini menggambarkan concern NasDem tentang pentingnya kajian akademis di bidang politik,
kepemimpinan, kebijakan publik, pendidikan dan kemanusiaan.

  • Biografi
  • Politik
  • Leadership
  • Kebijakan Publik
  • Pendidikan & Kemanusiaan



Klasifikasi Koleksi Buku Digital Perpustakaan

Perpustakaan ini menggambarkan concern NasDem tentang pentingnya kajian akademis di bidang politik,
kepemimpinan, kebijakan publik, pendidikan dan kemanusiaan.

  • Biografi
  • Politik
  • Leadership
  • Kebijakan Publik
  • Pendidikan & Kemanusiaan



Klasifikasi Koleksi Video Perpustakaan

Perpustakaan ini menggambarkan concern NasDem tentang pentingnya kajian akademis di bidang politik,
kepemimpinan, kebijakan publik, pendidikan dan kemanusiaan.

  • Biografi
  • Politik
  • Leadership
  • Kebijakan Publik
  • Pendidikan & Kemanusiaan
  • Pidato Surya Paloh

Pencarian Spesifik