Text

Menguak Daya Saing UMKM Industri Kreatif

---

Selama ini, daya saing UMKM cenderung berfokus pada satu tataran tertentu saja, padahal UMKM adalah sektor riil yang paling berpotensi dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan memberikan efek berantai bagi masyarakat sekitarnya. Terlebih, sejak diperkenalkannya nomenklatur Industri Kreatif pada UMKM. Tema UMKM dan Industri Kreatif bahkan telah menjadi primadona jargon kampanye para kepala daerah.

Pendekatan system linear, sudah tidak mampu lagi menjawab dinamika permasalahan UMKM yang demikian kompleks dan problematis, yang membutuhkan pendekatan multidisiplin, interdisiplin bahkan transdisiplin. UMKM Industri Kreatif adalah suatu entitas yang kompleks, problematik, misterius, dan bersifat soft ill structured. Dalam konteks dinamika pada UMKM Industri Kreatif,

misalnya, sistem yang ada merupakan serba sistem aktivitas manusia (human activity systems) yang terjadi pada aktor pemangku kepentingan UMKM secara keseluruhan. Alasan inilah yang melandasi, pendekatan riset tindakan berbasis soft systems methodology merupakan pendekatan yang tepat dalam menjawab pertanyaan mengapa belum adanya daya saing UMKM Industri Kreatif di suatu daerah. Padahal, saat ini pemerintah pusat tengah gencar-gencarnya mendorong program kemandirian bagi wirausaha pelaku UMKM Industri Kreatif dan program

One Village One Product.

Buku ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi para pembuat dan pengambil kebijakan, serta penggiat dan praktisi, untuk memaknai suatu program pembangunan sebagai agenda bersama. Khusus bagi pemangku kepentingan UMKM, Asosiasi UMKM, dan Pemerintah Daerah di kota/kabupaten lainnya di Indonesia, kiranya perlu mengkedepankan keberhasilan daya saing UMKM Industri Kreatif (institutional framework based competitiveness) ternyata berada pada tiga tingkat kerangka kelembagaan (three-tiered Institutional Frameworks)—yaitu tataran regulasi, struktur tata kelola dan institusi informal yang berisi norma, budaya, nilai, dan keterlekatan. Rekonstruksi daya saing UMKM pada tiga tataran kelembagaan—pemerintah daerah dan DPRD (makro), asosiasi (meso), serta komunitas dan pelaku usaha (mikro), memperlihatkan tentang arti pentingnya interkonektivitas (interconnectivity) dan penjararan (alignment) pada tiga tataran kelembagaan tersebut.

---

Ketersediaan

B02497

B-Kebijakan Publik ME RA

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

B-Kebijakan Publik ME RA

Penerbit

Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia., 2015

Deskripsi Fisik

217 hlm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-979-461-931-5

Klasifikasi

B-Kebijakan Publik

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Cetakan 1

Subjek

Buku Kebijakan Publik

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Rachma Fitriati

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar