Text
Sistem Administrasi dan Manajemen: Sumber Daya Manusia Sektor Publik Dalam Perspektif Otonomi Daerah
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan salah satu instrumen penting bagi organisasi dalam mencapai berbagai tujuannya. Bagi sektor publik, tanggung jawab besar birokrasi dalam memberi pelayanan kepada masyarakat harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang profesional dan kompeten. Keterlibatan aparatur dalam perencanaan memiliki peran signifikan terutama berkaitan dengan sikap dan perilakunya. Sikap aparatur yang terlibat dalam perencanaan berperan penting bagi pencapaian kinerja organisasi sektor publik di samping adanya pengaruh sejumlah variabel teknis lainnya. Jika dalam tahap perencanaan SDM bermutu memiliki peran penting dalam mencapai target yang ditetapkan, maka proses manajerial birokrasi selanjutnya dalam bentuk pengarahan, pelaksanaan, dan evaluasi pun harus didukung oleh aparat yang bermutu. Hal tersebut diharapkan dapat membantu kelancaran keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, karena sumber daya manusia aparataur (PNS) daerah merupakan ujung tombak dalam implemetasi kebijakan otonomi daerah. Namun demikian kenyataan menunjukan bahwa setelah lebih dari satu dasawarsa pelaksanaan otonomi daerah, banyak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah, diantaranya adalah pengangkatan tenaga honorer yang terkesan asal-asalan (tidak memiliki standar dan kompetensi), pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan promosi jabatan yang banyak terimplikasi pada praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan pengangkatan pejabat yang tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi (seringkali hanya didasarkan pada keterlibatan seseorang dalam tim sukses pemilihan kepala daerah).
B06423 | B-Kebijakan Publik SI HA | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain