Panglima Itam

Library of NasDem

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Sistem Administrasi dan Manajemen: Sumber Daya Manusia Sektor Publik Dalam Perspektif Otonomi Daerah

Text

Sistem Administrasi dan Manajemen: Sumber Daya Manusia Sektor Publik Dalam Perspektif Otonomi Daerah

Hardiansyah - Nama Orang;

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan salah satu instrumen penting bagi organisasi dalam mencapai berbagai tujuannya. Bagi sektor publik, tanggung jawab besar birokrasi dalam memberi pelayanan kepada masyarakat harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang profesional dan kompeten. Keterlibatan aparatur dalam perencanaan memiliki peran signifikan terutama berkaitan dengan sikap dan perilakunya. Sikap aparatur yang terlibat dalam perencanaan berperan penting bagi pencapaian kinerja organisasi sektor publik di samping adanya pengaruh sejumlah variabel teknis lainnya. Jika dalam tahap perencanaan SDM bermutu memiliki peran penting dalam mencapai target yang ditetapkan, maka proses manajerial birokrasi selanjutnya dalam bentuk pengarahan, pelaksanaan, dan evaluasi pun harus didukung oleh aparat yang bermutu. Hal tersebut diharapkan dapat membantu kelancaran keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, karena sumber daya manusia aparataur (PNS) daerah merupakan ujung tombak dalam implemetasi kebijakan otonomi daerah. Namun demikian kenyataan menunjukan bahwa setelah lebih dari satu dasawarsa pelaksanaan otonomi daerah, banyak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah, diantaranya adalah pengangkatan tenaga honorer yang terkesan asal-asalan (tidak memiliki standar dan kompetensi), pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan promosi jabatan yang banyak terimplikasi pada praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan pengangkatan pejabat yang tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi (seringkali hanya didasarkan pada keterlibatan seseorang dalam tim sukses pemilihan kepala daerah).


Ketersediaan
B06423B-Kebijakan Publik SI HATersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
B-Kebijakan Publik SI HA
Penerbit
Indonesia : Gava Media Press., 2012
Deskripsi Fisik
xvi,194;23
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-602-8545-93-8
Klasifikasi
B-Kebijakan Publik
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Buku Kebijakan Publik
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar



Klasifikasi Koleksi Buku Perpustakaan

Perpustakaan ini menggambarkan concern NasDem tentang pentingnya kajian akademis di bidang politik,
kepemimpinan, kebijakan publik, pendidikan dan kemanusiaan.

  • Biografi
  • Politik
  • Leadership
  • Kebijakan Publik
  • Pendidikan & Kemanusiaan



Klasifikasi Koleksi Buku Digital Perpustakaan

Perpustakaan ini menggambarkan concern NasDem tentang pentingnya kajian akademis di bidang politik,
kepemimpinan, kebijakan publik, pendidikan dan kemanusiaan.

  • Biografi
  • Politik
  • Leadership
  • Kebijakan Publik
  • Pendidikan & Kemanusiaan



Klasifikasi Koleksi Video Perpustakaan

Perpustakaan ini menggambarkan concern NasDem tentang pentingnya kajian akademis di bidang politik,
kepemimpinan, kebijakan publik, pendidikan dan kemanusiaan.

  • Biografi
  • Politik
  • Leadership
  • Kebijakan Publik
  • Pendidikan & Kemanusiaan
  • Pidato Surya Paloh

Pencarian Spesifik