Hukum Pemerintah Daerah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai NKRI

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Image of Hukum Pemerintah Daerah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai NKRI

Text

Hukum Pemerintah Daerah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai NKRI

Anom Wahyu Asmorojat - Nama Orang;

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, pola hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah di DI Yogyakarta, khususnya, merupakan pola hubungan kewenangan yang berdasarkan sistem rumah tangga materiil karena sudah ditentukan secara tegas dalam undang-undang keistimewaan yaitu meliputi tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemerintahan daerah, pertanahan, kebudayaan, dan tata ruang. Sedangkan, UU Nomor 32 Tahun 2004 yang juga digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, menerapkan sistem rumah tangga riil. Sementara itu, Yogyakarta memiliki kondisi yang memungkinkan diterapkannya desentralisasi asimetris dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya karena, baik secara konseptual maupun kontekstual, pola hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah di DIY berbeda dengan daerah lain. Hal ini merupakan sebuah peneguhan teori desentralisasi asimetris yang berlaku di DIY.

Ketersediaan

B06462 B-Kebijakan Publik HU AN Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: B-Kebijakan Publik HU AN
Penerbit: Yogyakarta : UAD Press., 2020
Deskripsi Fisik: 328 halaman
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: 978-602-0737-82-9
Klasifikasi: B-Kebijakan Publik
Tipe Isi: text
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: Edisi 1
Subjek: Buku Kebijakan Publik
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: Anom Wahyu Asmorojat

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar