Panglima Itam

Library of NasDem

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia

Text

Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia

Agus Riwanto - Nama Orang;

Buku ini memfokuskan pada kajian terhadap persoalan hukum ketatanegaraan di Indonesia, yaitu sistem pemerintahan presidensial murni di Indonesia pascaamandemen UUD 1945 yang tak berjalan efektif dan belum mampu mewujudkan kesejateraan rakyat. Persoalan ini perlu segera dicairkan solusinya, agar maksud dan tujuan bernegara dapat terwujud.

Ketidakharmonisan antara sistem kepartaian dan sistem pemilu dengan sistem pemerintahan presodensial melalui kebijakan perundang-undangan di bidang politik, yakni UU Partai Politik dan UU Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah merupakan penyebab utamanya. Produk kedua undang-undang ini tidak saling menopang sebagai satu kesatuan sistem. Jika dikaji secara mendalam dari aspek filosofis dan asas-asas yang terkandung di dalam kedua undang-undang tersebut. Secara teoritik sistem kepartaian sangat mempengaruhi sistem pemilu atau sebaliknya, dan kedua sistem itu mempengaruhi model sistem pemerintahan yang dianut di suatu negara.

Dalam UUD 1945 pascaamandemen melalui ketentuan dalam pasal-pasalnya sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial murni. Sistem presidensial ini harus ditegakan, semata-mata dimaksudkan agar sistem ini dapat berjalan efektif dan dapat diturunkan melalui UU bidang politik, yakni UU sistem kepartaian dan UU sistem pemilu yang mungkin sistem ini dapat kompatibel dan saling bersinergi. Dalam teori dan prakteknya di banyak negara sistem presidensial tidak kompetibel dengan: (i) sistem multipartai ekstrim; (ii) melemahnya pelembangan sistem kepartaian; dan (iii) sistem pemilu profesional terbua murni yang disproposal. Namun realitasnya justru ketiganya menjadi asas dan filosofi dalam UU Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam Pemilu tahun 2009 dan 2014 yang tidak harmoni dangan UU Partai Politik yang berasas: (i) multipartai sederhana; (ii) menguatkan pelembangan partai politik dan (iii) sistem pemilu proporsional terbuka terbatas.


Ketersediaan
B06771B-Politik HU AGTersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
B-Politik HU AG
Penerbit
Yogyakarta : Penerbit Thafa Media., 2016
Deskripsi Fisik
xii + 424 hlm.; 15x24 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-602-1351-42-0
Klasifikasi
B-Politik
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Cetakan Pertama, 2016
Subjek
Buku Politik
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Agus Riwanto
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar



Klasifikasi Koleksi Buku Perpustakaan

Perpustakaan ini menggambarkan concern NasDem tentang pentingnya kajian akademis di bidang politik,
kepemimpinan, kebijakan publik, pendidikan dan kemanusiaan.

  • Biografi
  • Politik
  • Leadership
  • Kebijakan Publik
  • Pendidikan & Kemanusiaan



Klasifikasi Koleksi Buku Digital Perpustakaan

Perpustakaan ini menggambarkan concern NasDem tentang pentingnya kajian akademis di bidang politik,
kepemimpinan, kebijakan publik, pendidikan dan kemanusiaan.

  • Biografi
  • Politik
  • Leadership
  • Kebijakan Publik
  • Pendidikan & Kemanusiaan



Klasifikasi Koleksi Video Perpustakaan

Perpustakaan ini menggambarkan concern NasDem tentang pentingnya kajian akademis di bidang politik,
kepemimpinan, kebijakan publik, pendidikan dan kemanusiaan.

  • Biografi
  • Politik
  • Leadership
  • Kebijakan Publik
  • Pendidikan & Kemanusiaan
  • Pidato Surya Paloh

Pencarian Spesifik