Text

Reformasi Birokrasi Indonesia dan Revolusi Industri 4.0

---

Revolusi Industri 4.0 turut melanda berbagai dimensi birokrasi Indonesia. Reformasi birokrasi yang selama ini didorong tampaknya belum memperhitungkan dengan sungguh-sungguh dampak dari Revolusi Industri 4.0 itu sendiri. Beberapa ketentuan di dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkesan sejalan dengan Revolusi Industri 4.0, tapi sesungguhnya ketentuan tersebut hanya mengakomodasi dukungan terhadap penerapan e-government yang sudah dilaksanakan oleh Negara-negara maju.

Problem yang sampai saat ini masih dirasakan dalam menjalankan reformasi birokrasi yaitu implementasi system merit. Agar system merit dapat dijalankan secara konsekuen, dua hal perlu dibenahi, yaitu pendekatan kekuasaan pejabat dan tata hubungan pejabat politik dan pejabat birokrat. Jika manajemen kekuasaan dan hubungan kedua jabatan itu tidak dibenahi dan ditata dengan baik maka meritokrasi dan syarat system merit seperti kompetensi calon yang benar-benar kompeten dan netralitas pejabat yang benar-benar netral amat sulit diwujudkan, dan perbaikan dan pertumbuhan reformasi menghadapi Revolusi Industri 4.0 akan mengalami kesulitan.

Buku ini merekomendasikan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sangat penting untuk segera dilakukan dengan memperhitungkan perkembangan yang terjadi akibat Revolusi Industri 4.0.

---

Ketersediaan

B06871

B-Kebijakan Publik RE RI

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

B-Kebijakan Publik RE RI

Penerbit

Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia., 2020

Deskripsi Fisik

xii + 196 hlm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978 602 433 849 7

Klasifikasi

B-Kebijakan Publik

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Cetakan 1, 2020

Subjek

Buku Kebijakan Publik

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Riris Katharina

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar