Panglima Itam

Library of NasDem

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Pemilihan Kepala Daerah secara Demokratis: Kontroversi Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Tidak Langsung

Text

Pemilihan Kepala Daerah secara Demokratis: Kontroversi Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Tidak Langsung

Hani Adhani - Nama Orang;

Pemilihan kepala daerah yang saat ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia selalu menjadi bahan perbincangan dan diskusi yang menarik baik oleh masyarakat, akademisi, dan juga politisi. Sebelum dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat, pemilihan kepala daerah sempat dilakukan oleh anggota DPRD. Pelaksanaan proses demokrasi tidak langsung tersebut dilakukan sebelum amendemen konstitusi. Kini setelah amendemen konstitusi, pemilihan kepala daerah dilakukan langsung oleh rakyat.

Sejak dimunculkannya ide pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat yang dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada tahun 2004, pemilihan kepala daerah menjadi salah satu magnet proses demokrasi yang menjadi pusat perhatian masyarakat.

Pilkada langsung bukan hanya banyak menuai kontroversi, namun juga menjadi permasalahan bangsa yang seolah-olah tanpa ujung dan nihil solusi. Ide untuk mengembalikan Pilkada kepada DPRD akhirnya menjadi “win-win solution” untuk menutup berbagai permasalahan tersebut.

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan penafsir konstitusi akhirnya memberikan patokan tentang bagaimana sebaiknya pelaksanaan Pilkada yang ideal ditinjau dari perspektif konstitusi.

Buku “PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA DEMOKRATIS: Kontroversi Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Tidak Langsung” ini dapat menjadi salah satu referensi untuk kembali membuka lembaran sejarah proses demokrasi lokal yang bernama Pilkada yang telah ada sebelum amendemen konstitusi dan juga memberikan warna baru dalam perspektif konstitusi tentang bagaimana menata kembali pelaksanaan Pilkada yang paling ideal untuk bangsa dan negara Indonesia yang sejalan dengan semangat demokrasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945.


Ketersediaan
B06997B-Politik PE HATersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
B-Politik PE HA
Penerbit
Depok : Rajagrafindo Persada., 2020
Deskripsi Fisik
Xx+172 hlm.; 23cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-623-231-504-4
Klasifikasi
B-Politik
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Cetakan Pertama, 2020
Subjek
Buku Politik
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Hani Adhani
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar



Klasifikasi Koleksi Buku Perpustakaan

Perpustakaan ini menggambarkan concern NasDem tentang pentingnya kajian akademis di bidang politik,
kepemimpinan, kebijakan publik, pendidikan dan kemanusiaan.

  • Biografi
  • Politik
  • Leadership
  • Kebijakan Publik
  • Pendidikan & Kemanusiaan



Klasifikasi Koleksi Buku Digital Perpustakaan

Perpustakaan ini menggambarkan concern NasDem tentang pentingnya kajian akademis di bidang politik,
kepemimpinan, kebijakan publik, pendidikan dan kemanusiaan.

  • Biografi
  • Politik
  • Leadership
  • Kebijakan Publik
  • Pendidikan & Kemanusiaan



Klasifikasi Koleksi Video Perpustakaan

Perpustakaan ini menggambarkan concern NasDem tentang pentingnya kajian akademis di bidang politik,
kepemimpinan, kebijakan publik, pendidikan dan kemanusiaan.

  • Biografi
  • Politik
  • Leadership
  • Kebijakan Publik
  • Pendidikan & Kemanusiaan
  • Pidato Surya Paloh

Pencarian Spesifik