Text

Memperdagangkan Kedaulatan: Free Trade Agreement dan Nasib Bangsa

---

“Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sangat aktif melakukan kerjasama ekonomi. Tidak hanya dalam forum ekonomi multilateral seperti WTO, tetapi juga dalam berbagai kerjasama bilateral maupun regional free trade agreement (FTA). Umumnya, alasan pemerintah untuk lebih agresif dalam berbagai FTA karena strategi FTA dianggap akan menjadi terobosan bagi perundingan di forum multilateral yang lamban. Memang, dalam forum multilateral, prinsip-prinsip dan perbedaan tingkat kemajuan pembangunan antar negara anggota masih menjadi faktor penting, sehingga masih sangat dipertimbangkan dan diberi peluang untuk diperjuangkan dan dinegosiasikan oleh masing-masing anggota, sebelum penyusunan kesepakatan. Sedangkan dalam FTA, terutama dalam FTA bilateral, pertimbangan perbedaan-perbedaan tersebut seolah semakin tipis dan menjadi hambatan yang lebih cepat diselesaikan. Tidak heran bila banyak negara, termasuk Indonesia, yang ingin mempercepat liberalisasi ekonomi, akan memilih memperbanyak kesepakatan FTA dibanding mendorong kerjasama multilateral.

Tetapi agresifitas dalam kerjasama ekonomi FTA atau EPA akan menjadi sangat berbahaya bila langkah-langkah liberalisasi ekonomi tersebut tidak didahului dengan penyusunan strategi pembangunan industri dan perdagangan yang jelas. Karena strategi inilah yang bisa menjadi pedoman bagi pengembangan industri nasional.” (Dr. Hendri Saparini)

“Pertanyaan mendasar tentang penerapan perdagangan bebas ASEAN dan China adalah apakah para pengambil kebijakan memahami secara utuh kondisi suatu sektor ekonomi dan memahami dampak dari suatu perjanjian? Atau mereka secara gegabah menyepakati suatu perjanjian tanpa pemahaman yang memadai dan membiarkan dampaknya menghancurkan petani dan industri dalam negeri sendiri? Penolakan dan permintaan untuk melakukan negosiasi ulang dari pelaku usaha menunjukkan bahwa sejak awal para pelaku usaha tidak dilibatkan secara memadai. Pemerintah harus berhenti melakukan kesepakatan perdagangan tanpa mengikut sertakan para pelaku bisnis riil.” (Noviansyah Manap).

---

Ketersediaan

B07869

B-Kebijakan Publik ME MA

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

B-Kebijakan Publik ME MA

Penerbit

Indonesia : INSISTPress., 2010

Deskripsi Fisik

13x19cm; xii + 239 halaman

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

B-Kebijakan Publik

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Cetakan 1

Subjek

Buku Kebijakan Publik

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Martin Khor

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar