Panglima Itam

Library of NasDem

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of JKN Dalam Kacamata Pekerja Sektor Informal

Text

JKN Dalam Kacamata Pekerja Sektor Informal

dkk - Nama Orang; Dewi Harfina - Nama Orang;

JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah program perlindungan dan pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada seluruh penduduk Indonesia, termasuk masyarakat miskin, yang berguna sebagai penyangga ekonomi ketika sakit. Di sisi lain, sektor informal terbukti mampu menyerap tenaga kerja terbesar mencapai 58,2% (2018). Dengan karakteristik pekerja sektor informal adalah usaha skala kecil, berteknologi sederhana dan cenderung penghasilan tidak menentu menjadi rentan secara ekonomi. Data Susenas 2018 menemukan masih terdapat 35% pekerja sektor informal belum memiliki jaminan kesehatan, dan 10% di antaranya berada dalam kelompok miskin dan rentan miskin.



Buku ini menyajikan implementasi jaminan kesehatan nasional bagi pekerja sektor informal, dari sisi kepesertaan dan keberlanjutan, dan pemanfaatan layanan kesehatan. Pekerja sektor informal termasuk dalam kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) teridentifikasi sebagai kelompok kepesertaan JKN tidak optimal dalam pembayaran premi. Satu dari lima Peserta PBPU mengaku pernah mengalami tunggakan iuran. Finansial masih menjadi alasan utama terjadinya penunggakan tersebut (Survei Pemanfaatan JKN–LIPI, 2019). Di pihak lain, pemanfaatan jaminan kesehatan sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, seperti jarak dan keberadaan transportasi publik, serta waktu tunggu. Kecenderungan pekerja sektor informal perdesaan lebih rendah dalam pemanfaatan JKN.



Strategi pengoptimalan pemanfaatan jaminan kesehatan nasional yang ditawarkan dalam buku ini melalui pemutakhiran data kependudukan sebagai dasar identitas. Validasi data kemiskinan mampu meningkatkan cakupan dan keberlanjutan kepesertaan. Tidak kalah penting adalah peran pemerintah daerah, masyarakat, dan penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS Kesehatan) dalam berkolaborasi dan bekerjasama guna memberikan perlindungan dan layanan kesehatan masyarakat yang optimal.


Ketersediaan
B07968B-Kebijakan Publik JK DETersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
B-Kebijakan Publik JK DE
Penerbit
Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia., 2020
Deskripsi Fisik
xxvi + 212 hlm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-602-433-888-6
Klasifikasi
B-Kebijakan Publik
Tipe Isi
tactile text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Edisi 1
Subjek
Buku Kebijakan Publik
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Dewi Harfina
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar



Klasifikasi Koleksi Buku Perpustakaan

Perpustakaan ini menggambarkan concern NasDem tentang pentingnya kajian akademis di bidang politik,
kepemimpinan, kebijakan publik, pendidikan dan kemanusiaan.

  • Biografi
  • Politik
  • Leadership
  • Kebijakan Publik
  • Pendidikan & Kemanusiaan



Klasifikasi Koleksi Buku Digital Perpustakaan

Perpustakaan ini menggambarkan concern NasDem tentang pentingnya kajian akademis di bidang politik,
kepemimpinan, kebijakan publik, pendidikan dan kemanusiaan.

  • Biografi
  • Politik
  • Leadership
  • Kebijakan Publik
  • Pendidikan & Kemanusiaan



Klasifikasi Koleksi Video Perpustakaan

Perpustakaan ini menggambarkan concern NasDem tentang pentingnya kajian akademis di bidang politik,
kepemimpinan, kebijakan publik, pendidikan dan kemanusiaan.

  • Biografi
  • Politik
  • Leadership
  • Kebijakan Publik
  • Pendidikan & Kemanusiaan
  • Pidato Surya Paloh

Pencarian Spesifik