Image of Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Berbasis Partisipasi Masyarakat

Text

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Berbasis Partisipasi Masyarakat

Otonomi daerah sebagai produk orde reformasi telah membuka ruang yang lebih luas bagiketerlibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Masyarakat semakin menyadari akan hak-haknya sebagai warga negara yang memiliki mandat dan kedaulatan tertinggi. Hal ini kemudian memunculkan optimisme akan lahirnya civilization dalam pranata sosial politik dan budaya. Namun realitas empirik yang berkembang justru seringkali tidak paralel dengan ideal reformasi. Reformasi kemudian dipahami terbalik karena belum adanya tanda-tanda bagi perbaikan pranata sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Otonomi semakin tidak paralel dengan penguatan institusi-institusi lokal guna membangun demokrasi lokal dengan terwujudnya pemerintahan yang partisipatoris dan tidak dalam nuansa yang distortif.

Ketersediaan
V00026B-Kebijakan Publik PE MOTersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
B-Kebijakan Publik PE MO
Penerbit
Malang : Malang Setara Press.,
Deskripsi Fisik
xviii, 175 p. : ill. ; 21 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-602-1642-18-4
Klasifikasi
B-Kebijakan Publik
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Edisi 1
Subjek
Buku Kebijakan Publik
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar