Image of Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia

Text

Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia

Berdasarkan penelitian dan pengamatan di lapangan, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, disusunlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahab Daerah sebagai pengganti undang-undang tersebut.

Perubahan undang-undang tentang pemerintahan daerah tersebut perlu disosialisasikan secara luas, baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dan segenap jajarannya. Hal ini dimaksudkan agar dalam implementasinya tidak timbul berbagai konflik, baik antara pemerintah dengan daerah maupun antardaerah sendiri, bahkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, pemberlakuan Undang-Undang ini diharapkan sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaran, dan tututan penyelenggraan otomoni daerah itu sendiri. Itulah tujuan utama disusunnya buku itu sendiri.

Buku yang merupakan kelanjutan dari Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama menyoroti beberapa isu implementasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tanhun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sementara itu, bagian kedua memuat substansi sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, buku ini dapat dijadikan sebagai acuan para aparatur dan birokrat pemerintah daerah termasuk perangkat daerah otomon, lembaga swadaya masyarakat, dan orang-orang yang berminat. Denga pendekatan yang dilakukan secara ilmuah populer, pembaca yang terdiri dari berbagai lapisan dan latar belakang yang berbeda itu dapat memahami isi buku dengan lebih jelas.

Ketersediaan
B08724B-Kebijakan Publik PE HATersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
B-Kebijakan Publik PE HA
Penerbit
Indonesia : Rajawali Pers.,
Deskripsi Fisik
526 hlm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
979-3654-77-5
Klasifikasi
B-Kebijakan Publik
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Cetakan 1
Subjek
Buku Kebijakan Publik
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar