Image of Distorsi Sistem Pemberhentian ( Impeachment) Kepala daerah: Di Era Demokrasi Langsung

Text

Distorsi Sistem Pemberhentian ( Impeachment) Kepala daerah: Di Era Demokrasi Langsung

Corak dan karakter sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia, pasca amandemen UUD 1945 telah mengalami penurunan fundamental. hal ini terlihat sdalam sistem pilkada, yang semula dilakukan oleh parlemen, beralih dilakukan oleh rakyat secara langsung. salah satu tujuan pokok adanya pemberlakuan pilkada langsung adalah meminimalisir adanya praktek money politics antara calon kepala daerah dan legislatif. Ironisnya dalam sistem pemberhentian mekanimse yang digunakan masih becorak parlementer, bahkan masih berkarakter sentralisme, tanpa menggunakan mekanisme yang dapat mengakomodir nilai-nilai demokrasi secara langsung

Ketersediaan
B09144B-Kebijakan Publik DI ABTersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
B-Kebijakan Publik DI AB
Penerbit
Sleman Yogyakarta : Toga Press.,
Deskripsi Fisik
300 Hlm; 1x 1, 5 cm6 x 24
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
979-15161-0-3
Klasifikasi
B-Kebijakan Publik
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
cetakan 1
Subjek
Buku Kebijakan Publik
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar