Trilogi Risalah Tentang Ulama Istana, Mafia Peradilan Dan Koruptor

Edisi

Cetakan 1

ISBN/ISSN

978-979-19405-1-1

Deskripsi Fisik

216 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

B-Pendidikan & Kemanusiaan TR JA

Mitos perkembangan negara : perekonomian negara yang tidak memiliki kemampuan…

Edisi

Cetakan 1

ISBN/ISSN

978-602-8300-06-3

Deskripsi Fisik

xiii + 320 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

B-Pendidikan & Kemanusiaan MI OS

David Napitupulu dan Pergantian Dua Rezim - Biografi Politik Seorang Tokoh De…

Buku ini menghadirkan sosok David Napitupulu, tokoh yang hidup dan berperan besar di kancah politik dua rezim berbeda, yakni Orde Lama dan Orde Baru, dengan komprehensif, dari berbagai sudut pandan…

Kebebasan Politik - Mengenal Prinsip Dasar dalam Berpolitik

Kebebasan Politik, Mengenal Prinsip Dasar dalam Berpolitik; berisikan berbagai gagasan penting bagi para penguasa politik, mulai dari suprastruktur politik sampai pada infrastruktur politik. …

Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme Pers

Edisi

Cetakan 1

ISBN/ISSN

978-602-229-122-0

Deskripsi Fisik

369 Halaman

Judul Seri

-

No. Panggil

B-Pendidikan & Kemanusiaan DI SA

Korporasi dan Politik Perampasan Tanah

“Namik, nahisa, nahai anim, es anim, nahin, makan dimatab oleb. Mabateme, wanangga es hanid nanggo.” “Saudara-saudara, mama-mama, kakak-kakak, adik-adik, bapak-bapak, jangan jual tanah untuk…

Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat: Tentang Kebebasan, Demokrasi, dan Negara Kesej…

Edisi

Cetakan 1, 2007

ISBN/ISSN

9799954541

Deskripsi Fisik

364 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

B-Politik DE MF

Blok Politik Kesejahteraan Merebut Kembali Demokrasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-71962-9-2

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

B-Politik BL WI

Mengawal negara budiman:seberkas akuntabilitas amanah rakyat

Edisi

Cetakan 1

ISBN/ISSN

9786028479554

Deskripsi Fisik

xl; 264 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

B-Kebijakan Publik ME AB

Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia

Berdasarkan penelitian dan pengamatan di lapangan, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah…